Desak OPD Kabupaten Semarang Tutup Tempat Wisata Celosia Bandungan, GABSI dan AWDI Tegas Nyatakan Sikap

*Kabupaten Semarang* — Radarnet.co.id | Sejumlah wahana di objek wisata Taman Bunga Celosia, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, diduga masih beroperasi meski belum mengantongi izin lengkap. Temuan ini menuai sorotan publik dan desakan penegakan aturan dari berbagai pihak.

Dugaan pengoperasian wahana tanpa izin lengkap di Taman Bunga Celosia. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang membenarkan bahwa beberapa wahana di lokasi tersebut belum memiliki legalitas operasional. Akibatnya, pengelola terancam sanksi denda hingga Rp3 miliar berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Pihak yang menyoroti adalah Sekretaris Jenderal GABSI Winarno dan Ketua AWDI Provinsi Jawa Tengah Lukman Nul Hakim. Winarno menyebut ada indikasi pembiaran dalam pengawasan oleh Pemkab Semarang. Sementara Lukman menegaskan jumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang per hari harus diimbangi kepastian legalitas dan keselamatan. Pihak terkait lainnya adalah Satpol PP, DLH, DPMPPTSP, serta GABSI bersama unsur wartawan, LSM, advokat, dan elemen masyarakat.

Sorotan mencuat setelah Sekjen GABSI Winarno mengungkap dugaan pembiaran pengawasan. Hingga Senin, 13 April 2026, Pemerintah Kabupaten Semarang belum memberikan pernyataan resmi.

Lokasi yang disorot adalah Taman Bunga Celosia di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Menurut GABSI, hanya sebagian fasilitas di Taman Wisata Celosia yang telah berizin, sementara wahana lain belum memiliki legalitas. Kondisi ini dinilai melanggar regulasi dan berpotensi membahayakan keselamatan ribuan pengunjung harian.

GABSI bersama unsur wartawan, LSM, advokat, dan elemen masyarakat menyatakan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Pemkab Semarang mengambil langkah tegas, termasuk opsi penutupan sementara hingga seluruh perizinan dipenuhi.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan serta menjaga keselamatan publik dan kredibilitas sektor pariwisata.

(Red)

(Red)