Sleman, Radarnet.co.id | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diduga kuat alergi dengan awak media, hal tersebut terbukti saat tim kontrol media dari Radarnet.co.id, Tribuncakranews dan Suarakpk.com mendatangi Kantor Satker PJN yang terletak Jalan Ring road Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Kamis Tanggal 30 Oktober 2025 sekira Pukul 14.30 WIB untuk menghadap PPK Proyek Pelebaran Jalan Yogyakarta - BTS - Kota Bantul, namun yang bersangkutan terkesan menghindar untuk ditemui wartawan.
Kedatangan tim kontrol media ke Kantor Satker PJN menindaklanjuti temuan dalam pelaksanaan proyek oleh PT Perwita Kontruksi yang diduga melanggar aturan yaitu menghampar aspal saat cuaca turun hujan pada Hari Selasa Sore Tanggal 28 Oktober 2025 dan sudah tayang di media online Radarnet.co.id serta di tiktok. Tim sampai ke Kantor Satker sekira Pukul 14.30 WIB, kemudian menghadap security dan diarahkan ke gedung PPK, didalam tim bertemu dengan PPK 1.2 dan ditanggapi dengan baik selanjutnya tim diarahkan ke PPK 1.3 digedung sebelah selatan.
"Kalau terkait proyek jalan Bantul cepit, yang berwenang di PPK 1.3, Monggo silahkan ke gedung disebelah selatan itu," ucap pegawai di PPK 1.2 kepada tim kontrol media.
Mendapat arahan tersebut, tim kontrol media menuju gedung di mana PPK 1.3 berkantor, namun disitu Bapak Pandu selaku PPK 1.3 sedang tidak ada ditempat, menurut pegawai yang bersangkutan sedang rapat digedung Satker.
"Mohon maaf untuk PPK 1.3 yaitu Pak Pandu sedang rapat digedung Satker, Monggo silahkan ke sana saja menghadap bagian umum dulu," tutur pegawai di PPK 1.3.
Kemudian tim kembali ke gedung Satker, disana tim ditemui oleh bagian kepegawaian dan menyampaikan jika Pak Pandu selaku PPK 1.3 sedang ada rapat zoom, jadi tidak bisa menemui tim media.
"Mohon maaf untuk Pak Pandu sedang ada rapat zoom, beliau tidak bisa menemui teman teman media, silahkan tinggalkan pesan saja, nanti kami sampaikan ke beliaunya," ujar pegawai di bagian kepegawaian Satker PJN.
Sungguh sangat disayangkan, sebuah lembaga yaitu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional yang memiliki pegawai pegawai handal dalam bidang teknis proyek jalan, kenapa untuk menemui wartawan saja terkesan menghindar. Wartawan mempunyai tugas control sosial penggunaan anggaran negara dalam pembangunan fisik seharusnya mendapat porsi sebagai penyeimbang. Jika PPK sebuah proyek saja enggan menemui wartawan untuk di mintai penjelasan detail, trus bagaimana wartawan bisa mendapat informasi detail terkait pelaksanaan proyek dengan anggaran lebih dari 14 milyar tersebut.
Sementara, salah satu anggota Komisi C DPRD DIY saat dimintai tanggapan terkait proyek pelebaran jalan Yogyakarta - BTS - Kota Bantul yang menghampar aspal saat turun hujan tidak memberikan statemen, beliau menjawab itu bukan kewenangan provinsi. Tunggu investigasi lanjut tim kontrol media yang akan terus mengawal pelaksanaan proyek yang dibiayai APBN 2025 sebesar 14 milyar lebih tersebut.
(Red)
Komentar0