Bantul, Radarnet.co.id. | Sungguh sangat ironis, di saat Presiden Republik Indonesia Ke 8 Prabowo Subiyanto menyampaikan pernyataan tegasnya saat berpidato dalam sidang tahunan MPR kemarin pada Hari Jumat Tanggal 15 Agustus 2025 terkait penggunaan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan mengutamakan azas ketransparanan. Namun terbalik yang terjadi dalam pelaksanaan proyek talud irigasi pertanian di wilayah Kalurahan Wonokromo Pleret serta wilayah Kalurahan Trimulyo Jetis Kabupaten Bantul DIY, sudah hampir 1 bulan berjalan, pelaksanaan proyek tersebut tidak dipasang papan nama proyek alias proyek siluman dan diduga kwalitas campuran pasir dan semen tidak sesuai spesifikasi.
Saat wartawan dari Radarnet menyambangi lokasi sebagai bentuk kontrol sosial pada Hari Jumat Tanggal 1 Agustus 2025 lali mendapati para pekerja tidak dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri), itu berarti CV kontraktor selaku pelaksana mengabaikan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan yang lebih parah lagi, saat pekerja membuat mortar (campuran semen dan pasir) tidak ditakar dengan ukuran baku. Untuk papan nama proyek juga tidak ditemukan.
Salah satu pekerja saat ditanya terkait APD serta takaran pasir dan semen enggan memberikan jawaban dan hanya menjawab tidak tahu. Bahkan ada satu orang yang diduga mandor atau pelaksana saat akan di konfirmasi malah pergi dan terkesan menghindar dari wartawan.
"Kami cuma pekerja, kami tidak tahu," ucap pekerja.
Investigasi awak media berlanjut pada hari ini tadi Sabtu Tanggal 16 Agustus 2025, saat wartawan radarnet mendatangi lokasi sekira Pukul 17.00 WIB, dilokasi tidak juga ditemukan papan nama proyek. Kemudian awak media mewawancarai salah satu petani warga Kalurahan Wonokromo yang bernama Jaelani (67). Dari keterangannya Jaelani menyebut jika dirinya selaku petani di area tersebut tidak pernah diberi informasi atau bahkan sosialisasi terkait proyek tersebut. Jaelani juga merasa heran, proyek ini dari mana, nilainya berapa dan siapa pemborongnya.
"Saya tidak pernah diberi informasi terkait proyek ini, saya juga heran, kok gak ada papan nama proyek, trus kami harus tanya ke siapa, kalau proyek pemerintah kan harusnya transparan," keluh Jaelani.
Sungguh memang sangat disayangkan dan semestinya menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang dipimpin Bupati Bantul Abdul Halim Muslih maupun para wakil rakyat di DPRD Bantul, fenomena pelaksanaan proyek siluman tanpa papan nama banyak ditemukan diwilayah Bantul pada musim proyek tahun ini. Masyarakat bertanya fungsi dari konsultan pengawas yang notabene masuk dalam kontrak kerja dan juga ada anggaran dari negara untuk menggajinya.
Tunggu investigasi lanjut awak media radarnet yang akan mendatangi Dinas PU Bantul guna men Ari informasi lanjut terkait maraknya proyek siluman di wilayah Bantul. (Red)
Komentar0